Gelar Aksi Unjuk Rasa, ratusan mahasiswa UHO tuntut turunkan Jokowi

Mahasiswa Peserta unjuk rasa yang tergabung dalam keluarga besar mahasiswa universitas halu oleo kendari

KJBCNews.com : KENDARI Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga besar Mahasiswa Universitas Halu Oleo gelar aksi unjuk rasa sambil membakar ban bekas di perempatan eks MTQ Kendari.

Dalam orasinya, Eddy Rosman Yang bertindak sebagai jenderal lapangan

Aksi bakar ban bekas

,"konstitusi republik indonesia kita mengetahui secara demokrasi bahwa Presiden merupakan Kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. dengan demikian presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan segala urusan pemerintahan sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945 demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Mengingat Presiden merupakan jabatan yang lahir atas mandate penuh dari rakyat indonesia maka seyogyanya segalah bentuk kebijakan pemerintah harus mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

massa aksi sempat menahan kendaraan dines

Joko Widodo dan Jusuf kalla yang terpilih sebagai Presiden, dan wakil presiden Republik indonesia pada pemilu 2014 lalu,  sejatinya dalam segala bentuk kebijakanya harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 demi kepentingan masyarakat indonesia.

Akan tetapi,  hari ini banyak kebijakan yang telah menjepit rakyatnya sendiri.

Deretan kebijakan Pemerintah yang di nilai kurang berpihak serta menyengsarakan masyarakat tersebut di antaranya, Pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM)  kenaikan tarif dasar listrik pencabutan subsidi kesehatan dan kenaikan pembayaran tarif dasar kendaraan bermotor. Mulai dari STNK , pajak,  BPKB serta maraknya tenaga kerja asing.

Akhir orasinya mahasiswa yang tergabung dalam keluarga besar mahasiswa universitas halu oleo kemudian menuntut agar :

1. Mendesak Pemerintah RI untuk mencabut PP No 59 Tahun 2016 tentang mekanisme  pembentukan ormas asing

2. Mendesak Pemerintah RI untuk mencabut PP No 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan segalah bukan pajak. Yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia.

3. Menolak pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) subsidi pendidikan subsidi kesehatan dan subsidi listrik. 

4. Mendesak Pemerintah RI untuk memperketat keberadaan Tenaga Kerja asing (TKA)  di NKRI. 

5. Mendesak DPRD Prov Sulawesi tenggara untuk menggunakan hak interpelasi. 

6. Mendesak MPR-RI menggelar sidang istimewa untuk menuntut pertanggung jawaban Joko widodo - Jusuf kalla terhadap amanat UUD 1945. ( TIM TS/KN)