KJBCNews.com - KENDARI Massa yang mengatas Namakan Gerakan Rakyat Kendari Peduli Demokrasi (GRKPD) gelar aksi unjuk rasa di kantor walikota kendari kamis 16/3/2017.
Dalam orasinya, Alvian yang juga bertindak sebagai jendral lapangan ,"pemutasian sejumlah pejabat Disdukcapil oleh walikota kendari sangat menyalahi aturan, di mana kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat pada Unit kerja yang menangani urusan Administrasi kependudukan di Provinsi dan kabupaten kota adalah kewenangan Mendagri sebagai mana yang di uraikan dalam pasal 83A Uu no 24 tahun 2013.
Peroses pergantian pejabat di Disdukcapil yang di lakukan oleh walikota telah menyalahi aturan sehingga Kemendagri memberikan teguran dengan pemutusan server sistim informasi administrasi kependudukan(siak) kota kendari.
Terhadap keputusan yang di ambil oleh pejabat pengganti yang tidak di angkat oleh Mendagri kami nyatakan batal demi hukum atau tidak sah karna di keluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang sebagai mana di atur dalam pasal 70 undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
Usai melakukan orasinya, massa kemudian menuntut agar walikota kendari mematuhi ketentuan yang berlaku tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan Administrasi kependudukan di kota kendari.
Membatalkan SK Walikota terkait mutasi pejabat Disdukcapil kota kendari.
Meminta kepada Mendagri mengembalikan posisi pejabat di Disdukcapil sesuai undang undang yang berlaku
Serta mendesak kepada Mendagri agar segera mengaktifkan sistem informasi Administrasi kependudukan di Disdukcapil kota kendari.[ TIM TS/KN]
Post a Comment